Jadwal dan Jam Tayang Timnas Putri Indonesia vs Taiwan Live Indosiar Sabtu 5 Juli

Jangan lewatkan jadwal serta jam tayang pertandingan pamungkas Timnas putri Indonesia vs Taiwan di matchday ketiga Kualifikasi Piala Asia 2026.

Pertandingan penutup yang menentukan nasib Timnas Indonesia di grup D.

Timnas akan berhadapan dengan tim yang belum terkalahkan, yakni Taiwan, di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu 5 Juli 2025.

Siaran langsung pertandingan live Indosiar pukul 20.00 WIB.

Timnas harus menang melawan Taiwan sambil berharap Pakistan kalah dari Kirgistan.

Jelang menghadapi Taiwan, banyak kelemahan yang harus dibenahi timnas putri selepas melawan Pakistan.

Kritik dari pelatih Pakistan bisa dijadikan masukan.

Pelatih Pakistan Putri, Adeel Mirza Riski, melontarkan kritik kepada pemain Timnas Putri Indonesia terutama terhadap pemain naturalisasi yang dianggap kurang berpengalaman.

Seperti diketahui, Timnas Putri Indonesia dihajar 0-2 oleh Pakistan dalam laga kedua Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Rabu 2 Juli.

Dalam laga ini, Timnas Putri Indonesia memang telah tampil dominan dalam pertandingan.

Namun, mereka tak bisa berbuat banyak karena dua gol tercipta, dan tim asuhan Satoru Mochizuki tak mampu mencetak gol sama sekali.

Selama pertandingan ini, Timnas Putri Indonesia memang diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi.

Ada pemain diaspora yang bermain sejak menit pertama, dan ada juga yang baru masuk pada babak kedua.

Para pemain naturalisasi yang bermain dalam pertandingan melawan Pakistan yakni Iris de Rouw, Emily Nahon, Felicia de Zeeuw, Sydney Hooper, hingga Isa Warps.

Sebenarnya, dengan kehadiran para pemain ini, tim Merah Putih tampil dominan sejak menit pertama.

Bahkan skuad Garuda Pertiwi lebih banyak memainkan bola di daerah pertahanan Pakistan.

Setelah mengalahkan Timnas Putri Indonesia, Adeel Mirza Rizki mengakui bahwa skuad Garuda Pertiwi memang telah tampil baik.

Namun, ia memuji pemainnya yang berhasil tampil maksimal dan bisa bertahan dengan apik hingga menit akhir, sehingga bisa mengalahkan tim tuan rumah.

"Saya rasa Indonesia juga bermain sangat baik. Mereka menyerang dengan baik dan berusaha keras. Sayangnya, mereka berada dalam situasi yang sulit," ujar Adeel Mirza Rizki kepada awak media termasuk BolaSport.com.

"Apresiasi untuk mereka yang terus berjuang hingga akhir pertandingan. Kami menghadapi tekanan sepanjang 90-95 menit," ujarnya.

Setelah pertandingan melawan Timnas Putri Indonesia, Adeel Mirza Rizki mengakui bahwa ia memang menerapkan skema yang berbeda untuk menghadapi Timnas Putri Indonesia.

Terlebih lagi sebelumnya mereka kalah 0-8 dari Taiwan pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 ini.

Ia melakukan beberapa perubahan, karena Timnas Putri Indonesia dinilai tidak akan menjadi lawan yang mudah.

Pasalnya, tim Merah Putih dihuni oleh banyak pemain muda yang bagus dan juga terdapat pemain yang dinaturalisasi.

Namun, menurutnya para pemain naturalisasi Timnas Putri Indonesia ini kurang berpengalaman.

Adeel Mirza Rizki mengakui bahwa Iris de Rouw hingga Isa Warps merupakan pemain-pemain bagus, tetapi mereka memang tidak berpengalaman.

Namun, ia menilai jika para pemain ini lebih banyak bermain lagi, nantinya pemain naturalisasi yang dimiliki Indonesia ini bisa menjadi lebih baik.

Indonesia, di sisi lain, adalah tim yang masih berkembang.

"Mereka memiliki banyak pemain muda, terutama para pemain diaspora dari Belanda," kata Adeel.

"Mereka adalah pemain yang luar biasa, hanya saja masih kurang pengalaman," jelasnya.

"Seiring waktu dan lebih banyak bermain, mereka akan menjadi lebih baik."

Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan Pakistan mengalahkan Timnas Putri Indonesia karena mereka tampil menyerang.

"Perbedaan utama adalah, kali ini kami bermain lebih menyerang dibanding saat melawan Taiwan, di mana kami lebih bertahan. Kami tahu Taiwan bisa sangat berbahaya," ujar Mirza Rizki.

"Itulah perbedaannya. Kami lebih agresif dengan bola, lebih menyerang. Hal-hal seperti ini yang ingin kami lihat dari para pemain kami."

Sementara itu, ia menilai bahwa persaingan di klasemen memang berlangsung ketat, sehingga ia memastikan tim asuhannya bakal berjuang sampai akhir.

"Grup ini akan menjadi sangat menarik. Ini adalah grup yang ketat. Seperti biasa dalam sepak bola, segalanya bisa ditentukan di pertandingan terakhir. Kami juga ingin meraih poin maksimal, sama seperti Indonesia, Kyrgyzstan, dan Taiwan," tuturnya.

"Jadi ya, saya rasa hari terakhir akan sangat menentukan dan penuh aksi."

Jadwal Kualifikasi Piala Asia Wanita 2025

• Pukul 15.30 WIB Kirgistan vs Pakistan
• Pukul 15.30 WIB Indonesia vs Taiwan

Koalisi Sipil: Prajurit TNI Dilatih untuk Berperang Justru Mengurus Pertanian

Suara Rakyat Milenial - Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan yang terdiri dari sejumlah Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) menanggapi rencana TNI Angkatan Darat (AD) merekrut 24 ribu calon prajurit Tamtama. Puluhan ribu calon Tamtama itu dilakukan dalam rangka untuk membentuk struktur organisasi baru yaitu Batalyon Teritorial Pembangunan.

Koalisi mengutip pernyataan dari Mabes TNI AD yang menyebut bahwa calon Tamtama akan dijadikan pasukan ketahanan pangan hingga pelayan kesehatan. Mereka tidak dilatih untuk berperang dan menjadi garda terdepan dalam menghadapi musuh.

Koalisi sipil menilai rencana rekrutmen tersebut sudah keluar jauh dari tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara. "TNI itu direkrut, dilatih dan dididik untuk perang dan bukan untuk mengurusi urusan-urusan di luar perang seperti pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan," ujar Direktur Imparsial, Ardi Manto dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu (11/6/2025).

Imparsial termasuk ke dalam koalisi sipil yang mengkritisi kebijakan TNI AD tersebut. Menurut Ardi, kebijakan perekrutan yang sedang dilakukan telah menyalahi tugas utama TNI sebagai alat pertahanan negara seperti yang tertulis di dalam aturan konstitusi dan UU TNI itu sendiri.

"Kami menilai perekrutan dan pelibatan TNI bukan untuk menjadi pasukan tempur, melainkan untuk urusan seperti pertanian, perkebunan, peternakan maupun pelayanan kesehatan adalah bentuk kegagalan untuk menjaga batas demarkasi yang tegas antara urusan sipil dan militer," katanya.

1. UU TNI tidak mengatur prajurit untuk menangani isu pangan dan kesehatan

Lebih lanjut, Ardi mengatakan di dalam UU nomor 3 tahun 2025 mengenai TNI dan UUD 1945 telah menetapkan pembatasan terhadap TNI yang jelas-jelas tidak memiliki kewenangan mengurus pertanian, perkebunan, peternakan, maupun pelayanan kesehatan. Rekrutmen calon Tamtama itu dianggap telah mencederai semangat Reformasi TNI yang menginginkan terbentuknya TNI yang profesional dan tidak lagi mencampuri urusan sipil.

Dalam UU baru tentang TNI, tugas operasi selain militer perang (OMSP) juga tidak mencakup isu ketahanan pangan. Poin yang diduga akan digunakan sebagai dalih adalah untuk membantu tugas pemerintah di daerah.

"Menempatkan prajurit TNI untuk mengurusi hal-hal di luar pertahanan justru akan melemahkan TNI dan membuat TNI menjadi tidak fokus untuk menghadapi ancaman perang itu sendiri. Secara tidak langsung akan mengancam kedaulatan negara," tutur dia.

Sebenarnya, kata Ardi, perubahan lingkungan strategis dan ancaman perang yang semakin kompleks menuntut TNI untuk fokus dan memiliki keahlian spesifik di bidang peperangan.

Dituduh ingin membangkitkan kembali dwifungsi TNI, Prabowo: Itu tidak masuk akal!

2. TNI AD berencana membentuk batalyon teritorial pembangunan

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengakui Mabes TNI AD sedang merekrut 24 ribu calon prajurit Tamtama. Kebijakan tersebut, kata Wahyu, merupakan bagian dari strategi penguatan organisasi TNI AD. Jenderal bintang satu itu pun memahami berbagai tanggapan terkait rekrutmen tamtama dalam jumlah besar.

"Termasuk tanggapan yang bernada skeptis. Tapi, ini bukan keputusan yang mendadak. Ini merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang yang matang," ujar Wahyu ketika dikonfirmasi pada 7 Juni 2025 lalu.

Dia juga menyatakan bahwa antusiasme pemuda Indonesia untuk bergabung sebagai prajurit TNI AD terus meningkat. Kenaikan jumlah pemuda tersebut, katanya, berlangsung konsisten dari tahun ke tahun.

"Hal ini tercermin dari data pendaftaran calon Tamtama TNI AD tahun 2025 yang mencapai 107.365 orang. Dengan jumlah calon tervalidasi sebanyak 38.835 orang," kata dia.

Dia menambahkan TNI AD sedang menyusun struktur organisasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap potensi ancaman di berbagai wilayah. Sebagai bentuk konkret dari kebijakan tersebut, TNI AD berencana membentuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang tersebar di 514 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia.

"Setiap batalyon nantinya akan berdiri di lahan seluas 30 hektare dan akan memiliki kompi-kompi yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat," katanya.

Ini Kata TNI AD soal Perekrutan 24 Ribu Tamtama Tahun 2025

3. TNI AD akan membentuk empat kompi dalam Batalyon Teritorial Pembangunan

Wahyu mengatakan, TNI AD akan merancang empat jenis kompi di BTP. Pertama, kompi pertanian yang akan mendukung program ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kedua, kompi peternakan untuk memperkuat penyediaan protein hewani.

Ketiga, kompi medis yang fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana. Keempat, kompi zeni yang bertugas membangun infrastruktur, terutama di daerah tertinggal dan rawan bencana.

"Dengan adanya pendekatan ini, prajurit TNI AD tidak hanya dituntut untuk siap tempur, tetapi juga menjadi kekuatan pembangunan yang hadir dan bermanfaat langsung di masyarakat," katanya.

Ketika ditanyakan soal kesulitan babinsa dalam menjaring calon peserta tamtama, Wahyu mengatakan, itu hanya kendala teknis semata. Ia meyakini hal tersebut bisa diatasi dengan pendekatan sosial yang lebih aktif.

"Karena pada dasarnya, animo dan semangat anak muda Indonesia untuk mengabdi lewat TNI AD masih sangat tinggi," ujar dia.

https://m.youtube.com/watch?v=_XtfrjUMKYk

• UU TNI tidak mengatur prajurit untuk menangani isu pangan dan kesehatan

• Perekrutan calon Tamtama dianggap melanggar semangat reformasi TNI yang ingin profesional dan tidak campuri urusan sipil.

• TNI AD berencana membentuk batalyon teritorial pembangunan

• Mabes TNI AD merekrut 24 ribu calon prajurit Tamtama untuk Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP).

Daftar Perusahaan yang Mendapatkan Izin Pertambangan di Raja Ampat, Beberapa Melanggar Persyaratan Lingkungan

JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merilis daftar nama perusahaan yang beroperasi di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyusul laporan alih fungsi lahan sejumlah pulau di wilayah tersebut akibat aktivitas tambang nikel.

Dalam rilis pers yang dikeluarkan pada Sabtu (7/6/2025), Kementerian ESDM menyebutkan bahwa ada lima perusahaan yang memiliki izin untuk beroperasi di wilayah tersebut. Raja Ampat Dua perusahaan disebut memperoleh izin dari pemerintah pusat, yaitu PT Gag Nikel dengan izin Operasi Produksi sejak 2017 dan PT Anugerah Surya Pratama (ASP) dengan izin Operasi Produksi sejak 2013.

Sementara itu, tiga perusahaan lainnya memperoleh izin dari pemerintah daerah, yaitu PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) dan PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) dengan izin usaha pertambangan (IUP) diterbitkan masing-masing pada 2013, serta PT Nurham dengan IUP yang diterbitkan pada 2025.

Berikut profil dari kelima perusahaan tersebut, beberapa di antaranya tercatat mengantongi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (kini menjadi dua entitas terpisah di bawah administrasi Presiden Prabowo Subianto).

1. PT Gag Nikel

Dari kelima perusahaan tersebut, PT Gag Nikel merupakan satu-satunya yang saat ini aktif memproduksi nikel dan berstatus kontrak karya (KK).

PT Gag Nikel terdaftar di aplikasi Mineral One Data Indonesia (MODI) dengan Nomor Akte Perizinan 430.K/30/DJB/2017, serta memiliki wilayah izin seluas 13.136,00 hektare (ha).

Perusahaan itu memiliki izin tambang sebagaimana terdaftar dalam 430.K/30/DJB/2017, dengan masa berlaku mulai 2017 sampai dengan 2047. Artinya, IUP PT Gag Nikel diterbitkan ketika Ignasius Jonan menjabat sebagai menteri ESDM.

Masih mengacu pada data dari Kementerian ESDM, saham PT Gag Nikel semula dimiliki oleh dua perusahaan. Kepemilikan saham mayoritas sebesar 75% sempat dipegang oleh perusahaan asing asal Australia, yaitu Asia Pacific Nickel (APN) Pty. Ltd, sementara sisanya sebesar 25% dikuasai oleh perusahaan pelat merah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (ANTM) atau Antam.

Struktur kepemilikan Gag berubah pada 2008 ketika Antam mengakuisisi seluruh saham APN Pty Ltd. Akibatnya, kendali penuh PT Gag Nikel sampai saat ini dipegang oleh perusahaan berkode saham ANTM itu.

Selain itu, PT Gag Nikel termasuk ke dalam 13 perusahaan yang diperbolehkan untuk melanjutkan kontrak karya pertambangan di kawasan hutan hingga berakhirnya izin/perjanjian berdasarkan Keputusan Presiden 41/2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan.

Kementerian ESDM juga menyatakan bahwa PT Gag Nikel telah mendapatkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada tahun 2014. Kemudian Adendum Amdal pada tahun 2022 dan Adendum Amdal Tipe A yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024.

PT Gag Nikel juga memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan pada 2015 dan 2018. Kemudian Penataan Areal Kerja (PAK) diterbitkan pada 2020.

Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai area seluas 187,87 hektare (ha), dengan 135,45 ha di antaranya disebut telah direklamasi. Kementerian ESDM menyebutkan bahwa PT Gag Nikel belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

2. PT Anugerah Surya Pratama

PT Anugerah Surya Pratama (ASP) adalah perusahaan pertambangan nikel yang beroperasi di Indonesia bagian timur, khususnya di Pulau Manuran, kabupaten Raja Ampat.

Perusahaan ini memiliki status penanaman modal asing (PMA) dan merupakan anak usaha dari PT Wanxiang Nickel Indonesia, yang terafiliasi dengan grup tambang asal China, Vansun Group.

Kementerian ESDM melaporkan bahwa ASP telah memperoleh IUP Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013 yang dikeluarkan pada 7 Januari 2024 dan berlaku hingga 7 Januari 2034.

Wilayah operasional mencakup area seluas 1.173 ha di Pulau Manuran. Untuk aspek lingkungan, PT ASP telah memiliki dokumen <Amdal> pada 2006 dan UKL-UPL di tahun yang sama dari Bupati Raja Ampat.

Terlepas dari kehadiran dokumen Amdal ini, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mencatat ASP telah melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran di area seluas 746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengolahan air limbah larian.

Hal ini terbukti dari temuan kolam kolam penenunan Visualisasi hasil pengamatan akibat curah hujan tinggi yang menyebabkan jebol. dron juga memperlihatkan pesisir air laut yang keruh akibat sedimentasi.

KLH menyatakan akan mengevaluasi persetujuan lingkungan atas adanya kegiatan pertambangan di pulau Manuran yang masuk dalam kategori pulau kecil. Pertambangan di pulau kecil sendiri bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang- Undang No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

PT Kawei Sejahtera Mining

PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) merupakan perusahaan pertambangan biji-bijian dan logam. <nickel> Perusahaan tersebut didirikan pada Agustus 2023. Perusahaan itu memiliki IUP berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 210 Tahun 2013 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Kawei Sejahtera Mining.

IUP tersebut diberikan pada 30 Desember 2013 dan berlaku selama 20 tahun dengan luas yang diizinkan 5.922 hektare.

Berdasarkan catatan KLH, KSM memiliki PPKH dan telah melaksanakan kegiatan pembukaan lahan pada tahun 2023 dan operasional penambangan bijih nikel pada tahun 2024. Penambangan berada di blok C dengan luas lahan yang ditambang sebesar 89,29 hektare.

Menurut KLH, KSM terbukti membuka tambang di luar izin lingkungan Dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawei. Kegiatan tersebut telah menimbulkan sedimentasi di pesisir pantai.

Sedimentasi juga ditemukan pada akar bakau di wilayah operasi KSM. Sedimentasi ini diduga berasal dari areal stockpile: stok , dan sedimentasi di area kolam sedimen pembuangan Salasih dan Yehbi.

PT Mulia Raymond Perkasa

PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 153.A Tahun 2013 dengan luas konsesi sekitar 2.193 hektare yang mencakup Pulau Manyaifun dan Pulau Batang Pele di Distrik Waigeo Barat Kepulauan.

KLH mencatat MRP tidak memiliki PPKH. Namun perusahaan ini telah memulai kegiatan eksplorasi pada 9 Mei 2025 di area Pulau Batang Pele Kabupaten Raja Ampat dengan membuat sejumlah 10 mesin bor. coring untuk pengambilan sampel coring .

Laporan KLH juga menunjukkan bahwa area IUP PT Mulia Raymod Perkasa berada di kawasan hutan lindung berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK 783/Menhut-II/2014.

Pada saat verifikasi lapangan, hanya ditemukan area perkemahan pekerja eksplorasi di area MRP. KLH telah mengenakan sanksi administrasi paksaan pemerintah dan denda administratif atas pelanggaran melakukan kegiatan tanpa persetujuan lingkungan.

5. PT Nurhamahkan

Kementerian ESDM menyatakan bahwa PT Nurham adalah pemegang IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025. PT Nurham memiliki izin hingga tahun 2033 dengan wilayah operasi seluas 3.000 ha di Pulau Waigeo.

Perusahaan tersebut telah memiliki persetujuan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sejak 2013. Namun aktivitas produksi PT Nurham belum berjalan sampai saat ini.

Tidak banyak informasi publik lain yang tersedia mengenai PT Nurham. Namun data dari situs resmi pengadaan Provinsi Papua menyebutkan bahwa PT Nurham merupakan salah satu rekanan yang memenangi dua paket tender pada 2016, yaitu untuk pembangunan rumah sederhana tipe 45 meter persegi dengan pagu senilai Rp9,45 miliar dan pembangunan gedung kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPAKD) tahap I dengan pagu Rp9,57 miliar.